Nelayan Karimata Minta Pemkab Kayong Utara Bantu Budidaya Ikan Napoleon

Nelayan Karimata Minta Pemkab Kayong Utara Bantu Budidaya Ikan Napoleon. Photo: kkp.go.id

*Pemkab KKU Gelar Konsulatasi Publik KLHS Hari Ini

KARIMATA-Nelayan di Kepulauan Karimata meminta Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU)  memberi perhatian pada sector pengembangan budidaya ikan Napoleon (Cheilinus undulates) yang banyak terdapat di wilayah mereka. 

“Karena itu,  kita akan memberikan masukan saat Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  terkait potensi wilayah kami, besok (hari ini-Red),” Kata Kepala Desa Padang, Karimata, Al Fauzi  di sela-sela  persiapan Konsultasi Publik, di Sukadana, Selasa (22/7) kemarin.

Konsultasi Publik dimaksud Fauzi adalah salah satu  rangkaian dari 9 workshop KLHS yang dilaksanakan oleh  Pemkab KKU bekerjasama dengan USAID-IFACS. 

“Karena secara ekonomis, penangkaran dan budi daya ikan ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di pulau, yang  89%  adalah nelayan,” tambah Fauzi.

  .

Dia menyebutkan selain memiliki daratan dan alam bawah laut yang indah dan kaya untuk eko-wisata, Karimata juga merupakan penghasil utama berbagai jenis ikan tangkap di Kalimantan Barat.

Kini warganya mulai membuat penangkaran ikan napoleon selain ikan kerapu, untuk dijual ke penampung di Bangka Belitung yang berjarak sekitar 15 jam perjalanan naik perahu nelayan.

Harga Ikan Napoleon jenis super kata Fauzi bisa mencapai tiga ratus ribu rupiah dan di pasar internasional harga ikan ini lebih dari USD 180 per kilogram.

Kepala Dusun Tanjung Ru, Muhami, mengatakan usaha penangkaran di Desa Padang  sudah dimulai sejak 5 tahun lalu.  Dia dan para nelayan lainnya  menangkap ikan ini menggunakan  bubu atau pancing sederhana untuk kemudian ditangkarkan. “Ikan jenis ini hiudup di terumbu-terumbu karang di sekitar Pulau,” kata Muhaimi.

Meski di beberapa kawasan, terumbu karang terancam rusak oleh bom ikan dan aktivitas yang berlebihan, namun khusus di perairan Desa Padang Karimata, ‘rumah’ ikan Napoleon atau yang dalam bahasa setempat disebut Suumay ini masih relative aman.

Salah seorang team penulis dokumen  KLHS KKU, Dodik, ST mengatakan bahwa kawasan seluas 77.000 hektar ini merupakan kawasan Cagar Alam Laut (CAL), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan  No. 381/Kpts-II/1985.  Karenanya relative aman. 

“Untuk itulah kita juga mengundang Kades Desa Padang, Pulau Karimata untuk ikut Konsultasi Publik KLHS besok (hari ini-red) bersama kepala-kepala desa lainnya,” kata Dodik singkat. (Mah)